tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

1. Apa Itu Gratifikasi?

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

2. Kewajiban Pegawai

Wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas atau kewajiban.
Wajib melaporkan gratifikasi apabila tidak dapat menolaknya.
Menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
Menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan profesionalitas.

3. Contoh Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan

Pemberian uang atau hadiah terkait pelayanan kepada masyarakat.
Hadiah dari pihak yang memiliki kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
Pemberian hadiah dari rekanan atau mitra kerja terkait jabatan.
Fasilitas perjalanan, hiburan, atau wisata yang berkaitan dengan tugas kedinasan.
Hadiah hari raya dari pihak yang memiliki potensi benturan kepentingan.

4. Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan

Sepanjang memenuhi ketentuan PMA Nomor 23 Tahun 2021, beberapa contoh pemberian yang tidak wajib dilaporkan adalah:

Hadiah dari keluarga tanpa benturan kepentingan.
Souvenir atau seminar kit yang berlaku umum dalam kegiatan kedinasan.
Hadiah perlombaan atau penghargaan atas prestasi.
Diskon dan hadiah promosi yang berlaku umum.
Hidangan atau sajian makanan yang berlaku umum.
Pemberian sesama rekan kerja sesuai batas nilai yang ditetapkan.

5. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Pelaporan dapat disampaikan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau KPK.
Pelaporan melalui UPG satuan kerja dilakukan paling lambat 10 hari kerja sejak gratifikasi diterima atau ditolak.
Pelaporan langsung kepada KPK dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.
Pelapor harus memberikan informasi yang benar dan lengkap.

6. Hak dan Perlindungan Pelapor

Pegawai yang melaporkan gratifikasi dengan itikad baik berhak mendapatkan:

Penjelasan mengenai hak dan kewajiban pelaporan.
Informasi perkembangan laporan.
Perlindungan kerahasiaan identitas jika diperlukan.
Perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda.
Penghargaan sesuai ketentuan.

7. Komitmen Madrasah

Seluruh warga madrasah berkomitmen untuk:

Menolak segala bentuk gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan.
Tidak memberikan atau menerima hadiah untuk memengaruhi keputusan maupun pelayanan.
Melaksanakan tugas secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
Mewujudkan madrasah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dokumen Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama bisa diunduh di bawah ini:

Permenag Nomor 23 Tahun 2021 Unduh